DPRD Jabar Marah Mendengar Pidato Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Memilih Walkout: Ini Alasannya

Ketegangan memenuhi rapat paripurna untuk mendiskusikan rancangan peraturan daerah (raperda) yang berlangsung bersama dengan wakil gubernur Jawa Barat di gedung DPRD Jabar pada hari Jumat, 16 Mei 2025.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP menjadi marah karena pidato yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi, sehingga mereka tidak bisa menahan emosi.
walk out.

Tindakan mereka melakukan walk out itu adalah akibat langsung dari pernyataan Dedi saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan tanggal 7 Mei 2025.

Pada acara tersebut, Dedi mengemukakan pendapatnya tentang pengembangan serta kerja sama pemerintah yang dinilai mencuatkan masalah dengan lembaga DPRD.

Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan tersebut.

Menurut dia, kata-kata Dedi sudah menghina posisi serta tugas DPRD.

Kemarin sembilan hari, saat menghadiri suatu upacara sakral, Gubernur membuat sebuah pengumuman yang menurut pendapatku harus kita tanggapi dengan serius. Dia menyebarkan informasi seolah-olah sedang merendahkan kredibilitas DPRD Jawa Barat.

“Sepertinya gubernur ini tak perlu masukan dari anggota DPRD,” ungkap Doni Maradona Hutabarat, Jumat, dikutip
TribunJabar.id
.

Kata-kata Dedi Mulyadi yang Menyulut Kemarahan

Bagaimana pernyataan Dedi menimbulkan kemarahan bagi anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PDIP?

Pada tanggal 7 Mei 2025, Dedi berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Cirebon. Di sana, dia menyajikan ide-ide tentang pengembangan infrastruktur di depan kepala desa dari seluruh Jawa Barat.

Dalam Musrenbang tersebut, Dedi sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan soal anggaran selama menjalankan kebijakan.

Menurutnya hal yang utama ialah program tersebut dapat dijalankan dan diselesaikan.

“Duit
mah nuturkeun
(mengikuti). Rezeki
mah
“Mengikutinya karena saya percaya bahwa untuk memimpir tidak perlu selalu ada uang,” jelas Dedi.

Dia kemudian menyebut tentang konstruksi di waktu lampau yang tidak perlu mendapat restu dari DPR.

“Pada masa lalu, para raja tidak membuat APBD. VOC mendirikan negara di Cirebon tanpa adanya persetujuan dari DPR,” jelas Dedi.

Selanjutnya, Dedi menyebut bahwa kerjasama dalam kepemimpinan tidak harus ditafsirkan sebagai sekadar bertemu untuk melakukan pembahasan pleno sebanyak satu, dua, atau bahkan tiga kali.

Berdasarkan pandangannya, kolaborasi melibatkan seluruh pihak bekerjasama dalam situasi darurat yang bertujuan melayani nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta kepentingan publik.

“Setidaknya berdoa, atau paling tidak diam, atau jika ingin bicara silakan bicara sesuka hati,” katanya.

Dedi Mulyadi Diminta Klarifikasi

Di akhir pernyataannya tersebut, Dedi Mulyadi dipaksa memberikan penjelasan tambahan.

Bahkan, Doni Maradona Hutabarat mendeklarasikan bahwa Fraksi PDIP enggan berpartisipasi dalam hal apa pun yang melibatkan Dedi sampai sang mantan Bupati Purwakarta tersebut memberikan klarifikasinya.

“Bila Gubernur tak memberikan penjelasan, apa pun yang Gubernur ingin diskusikan di DPRD, Fraksi PDIP enggan berpartisipasi,” tegas Doni.

Dia kemudian menegaskan bahwa Gubernur dan DPRD tidak dapat beroperasi secara terpisah.

Sebab itu, negara Indonesia didirikan atas dasar prinsip trias politika.

Doni juga menggarisbawahi bahwa jika Dedi tidak segera memberikan penjelasan, maka rancangan peraturan daerah tersebut tidak perlu dibahas.

“Ini adalah negeri yang didirikan atas dasar prinsip trias politica, jadi dia (Dedi) tak mungkin bertindak seorang diri,” cibir Doni.

Saya mohon agar atasan dapat menginformasikan bahwa Gubernur perlu bersedia memberikan penjelasan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tanggal 7 Mei kemarin.

“Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu.”

“Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD,” pungkasnya.

Setelah menyampaikan pendapatnya, Doni kemudian menganjurkan kawan-kawannya dari Fraksi PDIP untuk bergabung.
walk out
.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

Artikel ini sudah dipublikasikan di Tribunnews.com dengan berjudul
Pidato Dedi Mulyadi di Depan DPRD Jawa Barat Marah: Mendiskusikan Pembangunan Zaman Dahulu Tidak Memerlukan Persetujuan DPR