Profil Terbaru Calon Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto

Jakarta, IDN Times

– Bimo Wijayanto dipilih menjadi nominasi untuk posisi Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bimo terkenal dengan pengetahuan mendalam dalam bidang keuangan dan investasi, bersama dengan jam terbang yang tinggi pada beberapa jabatan penting baik di sektor pemerintahan maupun korporasi. Inilah rangkuman selengkapnya!

1. Sebelumnya pernah berkarir di bawah naungan Luhut di Kemenko Marves

Menurut informasi yang dipublikasikan oleh situs web resmi PT Phapros Tbk, Bimo bertugas sebagai Komisaris Independen dalam perusahaan ini setelah disetujui melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk Tahun Buku 2021.

Sepanjang kariernya, Bimo telah menduduki beberapa jabatan penting. Ia juga dikenal sebagai anggota dewan komisaris di berbagai perusahaan.

Pernah menjadi Asisten Deputi untuk Investasi Strategis di Divisi Koordorinasi Investasi dan Pertambangan, Kedeputian Kemenko Marves (Kementerian Koordinator Kelautan dan Investasi).

Sebagaimana diketahui, saat itu Kemenko Marves dipimpin oleh Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan sebelum departemen tersebut dibubarkan oleh Prabowo setelah ia menjadi Presiden.

2. Asal-usul pendidikan di Australia sampai Amerika Serikat

Bimo berhasil menuntaskan program Doktor Ekonomi (Ph.D dalam Ekonomi) di National Center for Social and Economic Modeling (NATSEM), Universitas Canberra, Australia.

Dia pun mengambil program doktor lanjutan dengan menerima Beasiswa Post-Doctoral Fellowships-Inaugural Hadi Soesastro Prize-Australia Awards di NATSEM dan DCID (Pusat Internasional untuk Pembangunan Global Duke), Universitas Duke, North Carolina, Amerika Serikat.

3. Bimo telah bertemu dengan Prabowo untuk proses penilaian.

Bimo mengatakan bahwa dia diundang oleh Presiden Prabowo untuk datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa (20/5/2025). Di dalam pertemuan itu, sang Presiden memberikan beberapa petunjuk.

Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen dalam mendukung program-program nasional, khususnya dari sisi penerimaan negara.

“Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka,” ujar Bimo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/5/2025).