– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa beberapa wilayah akan menetapkan kebijakan penting berkaitan dengan implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan tersebut mencakup pemberian skema dukungan finansial bagi para siswa yang belum berhasil masuk ke sekolah negeri.
Ini terungkap selama Konferensi Penyegelan Nasional (Konsonas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 yang digelar di PPSDM Kemendikdasmer, Depok, Jawa Barat, antara tanggal 28 sampai 30 April 2025. Selama konsernas tersebut, beberapa masalah penting telah didiskusikan secara mendalam oleh para pemangku kepentingan. Topik-topik mulai dari pembelajaran wajib 13 tahun serta penyebaran akses pendidikan, peremajaan sekolah, penghidupan bahasa lokal, kedaulatan Bahasa Indonesia, hingga implementasi SBMP.
Berkenaan dengan peraturan pembelajaran masuk sekolah baru yang bakal dilaksanakan mulai semester depan, Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah mengharapkan kepada pemerintah kabupaten atau provinsi supaya turut serta dalam mendampingi para pelajar yang tidak berhasil lolos seleksi pembelajaran masuk sekolah tersebut sehingga mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan di institusi swasta. Ini mencakup dukungan finansial bagi biaya studinya juga.
“Dalam konsolidasi nasional ini terdapat beberapa praktek unggul yang telah diterapkan, termasuk sejak tahun lalu. Sebagai contoh, Kota Denpasar, Kemudian Kota Tangerang Selatan, Kota Surakarta, Kota Semarang, serta beberapa kabupaten/kota lainnya memiliki program yang sangat baik,” katanya setelah penutupan Konsolnas Pendidikan Dasar dan Menengah pada hari Rabu (30/4).
Dia memberikan contoh khusus untuk Kota Denpasar, Bali. Menurut dia, mulai tahun lalu, pemerintah daerah Denpasar secara langsung mengakhiri pengisian data pada sistem Dapodik saat kapasitas tempat duduk telah tercapai. Kemudian, oleh otoritas setempat, para pelajar yang tidak lolos masuk sekolah negeri dialihkan ke sekolah swasta. Tidak hanya itu, tersedia juga bantuan biaya pendidikan bagi murid-murid tersebut.
“Nanti, dukungan ini disediakan sesuai dengan buktinya. Mereka terdaftar di pemerintahan tetapi ditolak, oleh karena itu saat mereka masuk ke sektor swasta, akan mendapat bantuan sebesar Rp 1,5 juta per anak. Hanya sebagai contoh, dan informasi tersebut baru kami dapatkan usai adanya konsolidasi nasional,” ungkapnya.
Dia berharap, kebiasaan positif ini bisa ditiru di wilayah-wilayah lain. Tetapi tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi setiap area. Sehingga seluruh anak dapat menjangkau pendidikan.
Saatin ini, aturan mengenai implementasi SPMB atau Pengadaan Peserta Didik Baru (PPDB) di masa lalu telah diselesaikan. Otoritas daerah, entah itu provinsi ataupun kabupaten/kota, sedang merumuskan pedoman teknis dan rincian eksekusi dari SPMB tersebut. “Beberapa bagian sudah lengkap, beberapa lainnya masih dalam proses penyiapaian,” ujarnya.
Mu’ti menyatakan telah berdiskusi dengan Mendagri Tito Karnavian serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia lewat pertemuan virtual Zoom. Hal tersebut dilakukan guna menjamin bahwa Program Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2025 bisa direalisasikan secara efektif. Perlu dicatat, beberapa penyesuaian diperkenalkan pada program ini; misalnya, sistem zona tidak akan digunakan lagi tahun ini. Sebagai gantinya, proses seleksinya didasarkan pada tempat tinggal calon mahasiswa atau jalur domisili.
Selanjutnya, mengenai jumlah kuota pendaftaran murid baru juga terjadi beberapa perubahan pada presentase masing-masing jalur bagi dua tingkatan pendidikan yaitu SMP dan SMA. Misalkan saja untuk tingkat SMP; kuota penerimaan melalui jalur tempat tinggal telah disesuaikan dengan minimum 40% dibandingkan sebelumnya yang merupakan batasan minimal 50%. Kemudian, untuk jalur afirmasi meningkat dari setidaknya 15% selama proses PPDB hingga mencapai 20% ketika ujian masuk sekolah tahun 2025 ini berlangsung. Sementara itu, kuota mutasi tidak melebihi 5%, serta jalur prestasi akan mendapatkan bagian minimal 25% dari total keseluruhan kuota yang ada.
Pada tingkat sekolah menengah atas, jumlah kuota diterima juga mengalami perubahan signifikan. Rute tempat tinggal yang sebelumnya setidaknya 50 persen kini diringkas menjadi minimum 30 persen. Selanjutnya, untuk rute afirmasi meningkat dari minimal 15 persen hingga mencapai 30 persen. Untuk rute mutasi dibatasi maksimum 5%, sedangkan rute prestasi menerima sisanya dengan ketentuan harus mendapatkan setidaknya 30% dari total kuota. (Mia)
