, Way Kanan –
Polres Way Kanan, Polda Lampung menyelenggarakan rapat koordinasi pertama bersama dengan Forkompimda utama dan tambahan serta pihak-pihak terkait dari kabupaten setempat di ruangan kerja sang kapoltres pada hari Rabu tanggal 30 April 2025.
Kepala Polres Way Kanan dari Polda Lampung, AKBP Adanan Mangopong, beserta dengan pejabat utama lainnya seperti Wakil Ketua DPRD Way Kanan Adinatas, Asisten Pertama di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan Ade Acahyadi, Danramil 0427 Way Kanan Letkol Inf. Soprianes, Komandan Skuatron Way Kanan Letkol CPN Fery, Kapten Sub Denpom Way Kanan Letda CPM Maryoko, wakil kejaksaan daerah Way Kanan Ahmadi, Cabang Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Way Kanan Adi Hamzah, Kapolsek Way Tuba Iptu Boby, Penyidik Reserse Polsek Blambangan Umpu Ipda Riki Wahyudi serta Kanit Intelken Polres Way Kanan Aipda A. Rudiyantajaya hadir pada pertemuan rutin tersebut.
AKBP Adanan Mangopong mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Forkompimda dan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan karena sudah melakukan silaturahmi di kantor Polres Way Kanan.
Kepala Polisi Resor sedang mengobrol tentang langkah-langkah untuk mencegah tindakan pemerasan oleh petugas di jalan yang menyusahkan banyak supir truk pengangkut batubara sepanjang JalurLintasSumatera (Jalinsum) Way Kanan.
“Saya sebut rapat pertama kali karena ide dasar untuk mengadakan rapat ini berasal dari tim kita di Polres Way Kanan guna menanggapi kabar yang sedang ramai, entah itu di media sosial atau pun media konvensional tentang banyaknya titik-titik pungutan liar di wilayah Way Kanan,” jelas Kapolres Way Kanan.
Selain itu, mengenai pos pungli tersebut, mereka terus dan bahkan hingga saat ini masih berupaya untuk menegakkan hukum.
Tetapi saat implementasinya menjadi kurang efektif karena terkait pula dengan masalah-masalah sosial dan budaya yang ada di Kabupaten Way Kanan.
“Dengan demikian, memelihara ketertiban di daerah Kabupaten Way Kanan merupakan fokus utama bagi kepolisian sekarang. Ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak termasuk seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta instansi relevan seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja,” katanya.
Menurut Adanan, pelaksanaan hukum merupakan langkah akhir. Pihaknya juga memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan pendidikan tentang pemahaman hukum, sehingga masyarakat mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan.
Poin kedua, pelaku usaha transportasi batubara perlu menyadari bahwa surat edaran Gubernur Lampung tahun 2022 hingga kini masih berlaku, terutama mengenai kendaraan bermuatan batubara yang melewati Jalur Lintas Tengah khususnya di daerah Lampung.
Menurut surat edaran tersebut, pergerakan atau perjalanan dapat dilakukan setelah pukul 18.00 WIB, tetapi harus ada prinsip timbal-balikan, yaitu semua pihak harus menyadari dan memahami bersama-sama bahwa tindakan ini bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan,” terangnya.
Mereka berharap hal ini akan direkomendasikan sebagai prioritas hingga tingkatan provinsi, karena masalah batu bara mencakup dua provinsi dengan aturan daerah yang mungkin berbeda-beda. Oleh sebab itu, ada kebutuhan untuk menyelaraskan regulasi tersebut agar manfaatnya merata bagi semua pihak terkait.
“Keuntungan tidak selalu berarti adil untuk semua orang, dan keadilan bukan berarti pembagian secara merata. Sebaliknya, hal tersebut berkaitan dengan pemilihan alternatif antara lembaga-lembaga sebelumnya termasuk TNI, Polri, Pemerintah Daerah serta Kejaksaan yang nantinya akan menyampaikan rekomendasi atau pandangan hukum mereka sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Way Kanan.” Urainya melanjutkan demikian.
Gaya semangat yang ditargetkan adalah untuk menciptakan Way Kanan menjadi daerah yang lebih aman dan nyaman, terutama bagi para pelaku bisnis. Diharapkan dengan kondisi tersebut, bakal ada peningkatan jumlah investor yang tertarik berkunjung ke Way Kanan dalam waktu mendatang.
“Saat keadaan Kamtibmas di Way Kanan menjadi tak stabil, para investor juga akan enggan berinvestasi di daerah tersebut,” jelasnya.
Di samping itu, beberapa hari yang lalu Kabupaten Way Kanan menyelenggarakan perayaan hari jadinya yang ke-26 dengan tema sinergi dalam membangun Way Kanan menjadi daerah yang mandiri dan makmur.
“Pertemuan koordinasi ini merupakan usaha untuk meningkatkan kerjasama di antara kita semua, serta kami mengharapkan pemerintah daerah ikut berperan secara moral dalam membantu warga Kabupaten Way Kanan,” ungkap kapolres.
“Maka persepsi menjadi sama dan apabila terdapat masalah-masalah yang timbul seperti pengelolaan penertiban pos pungli untuk kendaraan mengangkut batubara, bisa dikurangi secara efektif,” tegas Adanan.
()
